Artikel

Artikel 1- Permohonan untuk Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Sahabat memiliki permasalahan akta kelahirannya tidak dapat diterbitkan dengan alasan melampaui batas waktu? Yuk kita simak penjelasannya. Sahabat harus mengetahui terlebih dahulu sejak tahun 2013 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi mengeluarkan penetapan yang dikarenakan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya perlu dipahami pula adanya perubahan regulasi terkait pencatatan kelahiran ini karena didasari perubahan asas yang semula berasas peristiwa sekarang diubah berdasar asas domisili.

Ketentuan lama yang tidak berlaku:

Pencatatan kelahiran anak ada 3 kategori, yaitu Pertama, pencatatan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak peristiwa kelahiran. Kedua, adalah pelaporan kelahiran dalam jangka waktu 60 hari hingga satu tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan atas persetujuan kepala instansi pelaksana setempat (Pasal 64 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sudah tidak berlaku lagi). Dan, ketiga adalah pelaporan kelahiran yang melewati satu tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri Pasal 65 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sudah tidak berlaku lagi). Namun, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2-13 yang menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) yang mengharuskan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, tidak perlu dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Ketentuan baru yang berlaku:

Sejak tanggal 1 Mei 2013, pelaporan yang melampaui batas waktu 1 tahun, pencatatannya tidak perlu lagi melalui penetapan pengadilan negeri, tetapi langsung diproses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang merujuk pada ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”, dengan demikian Pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, dan sehubungan hal tersebut maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif menjadi tidak relevan dan oleh karenanya harus dicabut. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2-13 ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 yang pada pokoknya Surat Edaran tersebut memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera menyesuaikan Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 maka secara otomatis Surat Edaran Nomor 472.11/3647/SJ Tahun 2012 tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, dinyatakan tidak berlaku.

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 hari sejak kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat serta dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu berupa surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga dan KTP elektronik untuk persyaratan secara umumnya. Oleh karena ada syarat tambahan terhadap pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir baru diketemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian, pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan kelahiran orang asing.

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sebelum dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan diverifikasinya dokumen pendukung keabsahan dan status hukum anak, karena menyangkut status anak dari perkawinan yang sah, anak luar kawin, anak temuan, meskipun semuanya tetap diberikan akta kelahiran.

Salam Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan  dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2-13, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif.

Kata kunci : asas peristiwa, asas domisili, pencatatan kelahiran melampaui batas waktu

Penulis : Hilman Maulana Yusuf, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat)






Artikel 2- MENYONGSONG PEMBAHARUAN SIDANG ELEKTRONIK TERHADAP PERKARA PRAPERADILAN

Sidang elektronik sampai sekarang masih menjadi salah satu alternatif solusi di masa pandemik covid-19. Meskipun demikian, bukan berarti persidangan elektronik tersebut dalam pelaksanaannya sudah mengakomodasi semuanya. Tahukah Sahabat, sistim e-court termasuk e-litigation yang sekarang ini belum ada menu/fitur terhadap perkara praperadilan. Padahal dari segi hukum acara, perkara praperadilan itu semi perdata, meskipun diregistrasi dengan penomoran pidana. Dari situlah, Penulis secara konseptual kenapa tidak perkara praperadilan dilaksanakan secara e-litigation sama seperti halnya dengan perkara perdata.

  1. LATAR BELAKANG MASALAH

Mahkamah Agung di era milenium ini telah melakukan terobosan sistim demi terciptanya peradilan yang agung, khususnya dalam misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Hal tersebut terwujud ke dalam sebuah kebijakan yudikatif yang dapat menjawab dinamika hukum dan sosial di era modernisasi ini, sehingga menjadi langkah normatif disertai langkah konkret dalam rangka mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang mewakili optimalisasi birokrasi dan reformasi hukum. Kaitannya dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu “service” peradilan yang hendak diberikan. Sebut saja “service” tersebut namanya peradilan elektronik (e-litigation). Dalam karya ilmiah ini, Penulis memiliki sebuah pemikiran yang dikaitkan dengan peradilan “zaman now” yang secara umum tidak hanya terhadap penyelesaian perkara perdata maupun perkara pidana dengan e-litigation melainkan lebih khusus lagi yaitu mekanisme sidang elektronik tersebut diterapkan pula terhadap perkara praperadilan.  

Penulis memberikan sebuah visi sederhana yang dapat diterapkan kepada Para Pihak yang nantinya sebagai Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain untuk melakukan persidangan secara elektronik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk acara pembuktiannya. Praktik perkara praperadilan dapat dikatakan hukum acaranya semi perdata karena di satu sisi materi ujinya dibatasi oleh KUHAP, sedangkan peradilannya mengikuti proses acara perdata. Merujuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Eletronik maupun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik belum mengakomodasi dapat tidaknya perkara praperadilan ini dilaksanakan secara e-litigation.

Belum adanya mekanisme e-litigation untuk perkara praperadilan, sehingga permasalahan tersebut tidak dapat terlepas dari praktik peradilan elektronik yang perlu adanya optimalisasi dalam mewujudkan Peradilan Yang Agung. Selanjutnya pembahasan ini mengenai konsep perkara praperadilan secara e-litigation yang akan Penulis kaitkan dengan Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012. Materi ini pun tidak akan banyak membahas regulasi, melainkan lebih kepada apakah konsep regulasi peradilan elektronik yang dapat diterapkan terhadap perkara praperadilan dapat mencapai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, kemudian bagaimanakah proses hingga dapat mencapai asas-asas tersebut sampai akhirnya manfaatnya dapat terasa langsung oleh para pencari keadilan dan tentunya membuat sederhana pelaksanaannya bagi aparatur pengadilan khususnya Hakim dan stakeholder. Permasalahan tersebut akan dibahas yang tentunya disertai dengan solusi. Oleh karena itu, yang menjadi fokus rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah mekanisme perkara praperadilan dengan e-litigation.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah mekanisme perkara praperadilan yang dilaksanakan secara e-litigation?

3. PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara praperadilan memiliki tantangan tersendiri, di antaranya sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, kemudian perkaranya yang melibatkan instansi penegak hukum lainnya, bahkan pembuktian para pihak tidak mengarah terhadap aspek formal. Penulis mengkorelasikannya dengan era modernisasi yang dituntut serba cepat dengan bantuan teknologi informasi, maka hal tersebut pun menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur pengadilan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Khususnya pada masa pandemi ini adalah sebuah kewajiban mewujudkan asas “salus populi suprema lex esto” yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Hukum acara yang konvensional jelas sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, oleh karena perlu adanya langkah normatif disertai langkah konkret dalam rangka mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang mewakili optimalisasi birokrasi dan reformasi hukum, yaitu dengan pembaharuan sistim sidang elektronik terhadap perkara praperadilan. Penulis melalui karya ilmiah ini, akan memberikan gambaran besar secara teknis apa yang diperlukan untuk menjawab tantangan penanganan perkara praperadilan di era pandemi ini, yaitu dengan mewajibkan secara otomatis pelaksanaan penyelesaian perkara praperadilan melalui mekanisme e-litigation.

Sidang elektronik yang sekarang menurut Penulis belum mengakomodasi untuk perkara praperadilan dilaksanakan secara e-litigation, karena dalam menu e-Court (ecourt.mahkamahagung.go.id)   hanya terdapat pendaftaran perkara terhadap perkara gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana online dan permohonan online saja. Hendak dicermati dari pendekatan administrasi dan persidangan perkara pidana pun tetap belum diaturnya mekanisme e-litigation terhadap perkara praperadilan. Praktik perkara praperadilan dapat dikatakan hukum acaranya semi perdata karena di satu sisi materi ujinya dibatasi oleh KUHAP, sedangkan peradilannya mengikuti proses acara perdata. Dari konsep itulah kenapa tidak, perkara praperadilan ini dilaksanakan secara e-litigation juga. Tidak perlu menunggu lama hanya untuk sekadar menyampaikan jawaban, replik, duplik, kesimpulan yang notabene dapat disampaikan secara elektronik sama seperti halnya sidang elektronik perkara perdata, bahkan untuk putusannya itu sendiri dapat secara elektronik pula, sehingga para pihak khususnya pihak Termohon yang biasanya dari unsur Penyidik POLRI dan/atau Kejaksaan tidak perlu hadir secara fisik di persidangan. Di sisi lain pun, Penulis hendak mengingatkan bahwasannya dalam memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Pada Praktiknya terhadap pembuktian itu didominasi oleh bukti surat oleh karena perkara praperadilan lebih mengutamakan aspek kebenaran formalnya. Dengan dilaksanakannya persidangan secara elektronik, maka tidak hanya jawab jinawab saja, termasuk juga pembuktiannya dapat diselenggarakan dengan bantuan teknologi seperti zoom meeting dalam memeriksa keterangan saksi atau mendengarkan keterangan Tersangka yang sedang dalam tahanan. Tujuannya tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya), sedangkan efektif adalah efek yang dapat membawa hasil, berhasil guna sehingga pada akhirnya penyelesaian perkara praperadilan tersebut khususnya dalam pemeriksaan/pembuktiannya itu tidaklah serumit pemeriksaan perkara perdata gugatan.

Visi yang dimaksud Penulis pada pembahasan terdahulu adalah tidak cukup dengan hanya menjalankan persidangan elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, namun tetap memberlakukan semua peraturan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, aturan pelaksana yang dimaksud adalah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Melainkan adanya pembaharuan pada sistim e-court untuk mengakomodasi perkara praperadilan dilaksanakan secara e-litigation. Pembaharuan tersebut dijalankan dengan uraian sebagai berikut:

  1. Pendaftaran perkara praperadilan diwajibkan dilaksanakan secara elektronik (e-filling);
  2. Pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik (e-summons);
  3. Proses jawab jinawab wajib dilaksanakan melalui Sistim Informasi Pengadilan, sehingga dokumen eletroniknya harus diunggah dan diverifikasi sama seperti persidangan elektronik perkara perdata;
  4. Tidak hanya proses jawab jinawab saja, termasuk juga pembuktiannya dapat diselenggarakan dengan bantuan teknologi seperti zoom meeting dalam memeriksa keterangan saksi atau mendengarkan keterangan Tersangka yang sedang dalam tahanan;
  5. Putusan pun dibacakan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Ruang lingkup pembaharuan sebagaimana di atas, tidak terlepas dari harus adanya kebijakan baru dari Mahkamah Agung baik berupa Peraturan maupun Surat Edarannya untuk mengakomodasi perkara praperadilan dapat dilaksanakan secara elektronik. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara berlaku sebagaimana Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim secara elektronik. Pengucapan putusan/penetapan yang demikian secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada Para Pihak sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain melalui sistim informasi pengadilan serta dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak sebagai Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Putusan/penetapan tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Pada akhirnya pengadilan memublikasikan putusan/penetapan tersebut untuk umum pada sistim informasi pengadilan. Pengiriman salinan putusan/penetapan dilakukan oleh Panitera dalam bentuk tautan untuk membuka dokumen tersebut melalui aplikasi e-court.

Para Pihak tidak perlu hadir kembali ke pengadilan untuk bersidang, tinggal menunggu pemberitahuan penetapan/putusan yang bersangkutan sebagai bentuk pelayanan yang kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Bukankah proses perkara praperadilan secara e-litigation tersebut lebih sederhana, tidak memerlukan waktu yang lama, serta diharapkan mencerminkan peradilan dengan biaya ringan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Itulah visi sederhana yang hendak Penulis sampaikan, sedikit pembahasan namun semoga berarti yang terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pembaruan hukum acara praperadilan harus terus dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dan menjawab segala macam tantangan baik teknis maupun non teknis. Bahwa pada akhirnya manfaat yang dapat terasa langsung oleh para pencari keadilan dengan adanya penyelesaian perkara secara e-litigation di antaranya yaitu:

  1. Kepastian jadwal sidang lebih terjamin, khususnya bagi pihak Termohon (instansi penegak hukum lainnya);
  2. Prosesnya pembuktian aspek formal lebih transparan dan akuntabel;
  3. Penyampaian berkas jawab jinawab lebih sederhana, tidak perlu datang ke pengadilan negeri setempat;
  4. Biaya yang dikeluarkan para pihak selama persidangan relatif terjangkau;
  5. Dokumen seperti bukti surat dikirim secara elektronik;
  6. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital;
  7. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan audio visual;
  8. Pembacaan penetapan/putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri Para Pihak;
  9. Salinan penetapan/putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik;
  10. Dapat meminimalisasi kerumunan atau bahkan demo pada saat bersidang, khususnya terhadap perkara praperadilan yang menarik perhatian masyarakat;

Penulis mengakhiri pembahasan karya ilmiah ini, dengan mengutip perkataan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa “Mahkamah Agung tidak berupaya untuk menjadi sempurna namun akan terus berupaya untuk menjadi lebih berguna”. Insya Allah karya ilmiah ini menambah khazanah praktik peradilan dalam mewujudkan Peradilan Yang Agung.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara praperadilan dengan mekanisme e-litigation  merupakan salah satu cara untuk menciptakan pelayanan peradilan yang kredibilitas dan akuntabilitas meliputi kemudahan akses para pihak khususnya Penyidik baik POLRI maupun Kejaksaan di tengah kesibukannya dalam menjalankan tugas negara lainnya, sehingga praktik pada saat penetapan sidang pertama tidak hadir bahkan perkara praperadilan gugur akibat berkas telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dapat diminimalisasi. Pembaharuan tersebut tidak terlepas dari harus adanya kebijakan baru dari Mahkamah Agung baik berupa Peraturan maupun Surat Edarannya untuk mengakomodasi perkara praperadilan dapat dilaksanakan secara elektronik. Dengan demikian, kepastian akan berbuah keadilan prosedural dengan memanfaatkan mekanisme e-litigation sebagai perwujudan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Salam Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadian, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik;

Kata kunci : Pembaharuan Sidang Elektronik, e-litigation, Praperadilan;

Penulis : Hilman Maulana Yusuf, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat);




Artikel 3-SINKRONISASI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT KHUSUS PERKARA ANAK

Petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat perlu adanya pembaharuan pengaturannya, terkhusus untuk Anak demi terciptanya keadilan restorasi. Ketidakjelasan penilaian dengan indikator-indikator seadanya, yang menyebabkan tujuan daripada Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri menjadi obcsur lible (kabur). Penulis dengan pendekatan normatif, perlu adanya daftar inventaris permasalahan mengenai pelaksanaan dan kendala-kendala yang dialami. Setelah mendapatkan akar permasalahannya, ditindaklanjuti dengan adanya sinkronisasi aturan teknis lainnya, sehingga pelaksanaan KIMWASMAT terhadap perkara Anak lebih komprehensif. Dengan adanya pemikiran ini diharapkan pelaksanaan KIMWASMAT bukan sekadar formalitas berupa pelaporan, namun jauh daripada itu untuk terwujudnya keadilan restorasi yang terbaik bagi Anak.

  1. Latar Belakang

Pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanahkan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) merupakan Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Penjelasan arti Pengawas dan Pengamat dalam KUHAP cukup jelas, kita dapat dengan pendekatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT yang pada pokoknya Pengawas itu ditujukan untuk pengawasan secara horizontal terhadap Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Pengamat itu menitikberatkan terhadap intropeksi pihak Pengadilan (Hakim) khususnya mengenai Pemidanaannya. Beberapa ketentuan dasar hukum pelaksanaan KIMWASMAT adalah sebagai berikut:

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang  Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan halaman 102 yang pada pokoknya poin a itu laporan pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) per enam bulan sekali, pada akhir bulan Juni dan akhir Desember dan poin (b) itu cara pengisian sesuai dengan ketentuan. Ketentuan mana saja yang dimaksud?
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 245-246 poin 13 yang pada pokoknya pelaksanaan tugas KIMWASMAT berpedoman pada Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 1985 dengan perubahan-perubahan pada formulir kartu data, perilaku narapidana tentang hasil wawancara KIMWASMAT dengan Narapidana. Bagaimanakah format wawancara yang dimaksud?
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 277 – Pasal 282 KUHAP;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan menurut SEMA 7 Tahun 1985 itu sendiri yang pada pokoknya bahwa mengenai petunjuk-petunjuk pelaksanaan KIMWASMAT ini masih jauh dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu Penulis bersamaan dengan pembuatan karya ilmiah ini turut berkontribusi dalam sebuah pemikiran yang dikaitkan dengan pengawasan dan pengamatannya terhadap pemidanaan perkara Anak, karena harus adanya kekhususan dalam pelaksanaannya yang mengacu pada Pasal 94 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi. Penulis beri judul “SINKRONISASI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS  HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT KHUSUS PERKARA ANAK”, sehingga bisa menjadikan Hakim yang Ideal dan Profesional dalam menjalankan Tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan.

2. PERMASALAHAN

Apakah petunjuk-petunjuk sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT berprospektif keadilan restorasi bagi Anak?

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pemidanaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT yang pada pokoknya metode pelaksanaan tugas KIMWASMAT itu dengan cara melakukan wawancara dengan warga binaan (Anak) secara tertutup yang tidak bersamaan dengan warga binaan (dewasa) lainnya baik yang perempuan maupun laki-laki yang dengan uraian sebagai berikut:

  1. Hakim Pengawas dan Pengamat diberikan dokumen yang berkaitan dengan warga binaan (Anak), yang meliputi kartu data perilaku Anak, surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan, petikan putusan, penetapan perpanjangan penahanan, Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, pelimpahan perkara acara biasa, Surat Perintah Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan, Surat Keterangan Dokter, Surat Perintah Penahanan (kepolisian), Surat Perintah Penangkapan, Surat pengantar, dan Berita Acara Penerimaan Tahanan. Untuk yang lainnya ada juga yang terdapat catatan Kepala RUTAN dan surat Remisi;

2. Selanjutnya dengan dokumen tersebut, diperiksa kebenarannya dengan mewawancarai Anak yang bersangkutan;

3. Hakim Pengawas dan Pengamat sudah memiliki blanko tersendiri untuk pemeriksaan tersebut sesuai lampiran SEMA
Nomor 7 Tahun 1985, yaitu:
a. mengisi sebuah blanko yang isinya mengenai identitas anak, jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan keluarga,
perhatian keluarga terhadap dirinya, keadaan lingkungannya, catatan pekerjaan, jumlah teman dekatnya, tentang
kepribadiannya, serta keadaan psikisnya;
b. Mengisi blanko mengenai hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Narapidana, dengan ihwal
wawancara sebagai berikut:
– Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap dirinya;
– Perasaannya di lembaga pemasyarakatan;
– Perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan;
– Perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap dirinya;
– Keinginannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan;
– Perasaan malu terhadap lingkungannya;
– Adanya evaluasi mengenai hubungan datat-data di atas;
– Saran-saran yang dianggap perlu;
c. Mengisi blanko mengenai hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat tentang pelaksanaan pemidanaan yang
isinya:
– Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan;Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala
Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah tepat/nyata;
– Pembelaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah sesuai prinsip-prinsip
pemasyarakatan
– Keadaan Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan “tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia”
d. Mengisi blanko mengenai hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Tugas Pemasyarakatan yang isinya
sebagai berikut:
– Mengenai hasil pembinaan;
– Kemajuan-kemajuan yang dicapai;
– Kemunduran-kemunduran yang terjadi;
– Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan;
– Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana anak;
– Perilaku narapidana yang bersangkutan.

Berdasarkan data tersebut di atas, apabila disinkronisasikan dengan ikwal wawancara bersama Anak, petugas pemasyarakatan dan tentang pelaksanaan pemidanaannya, Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat itu belum ada indikator bagaimanakah pencapaian tepat, ya, sudah, baik, cukup, kurang, tidak ada, betah, menyesal, adil, positif, lambat, belum Hanya ada dalam kolom keterangan yang petunjuknya adalah harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut. Penilaiannya itu pun bukanlah khusus untuk Anak. Dengan pendekatan perbandingan peraturan ke Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak itu dengan program/kegiatan khusus anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup Anak, di antaranya:

  1. Program/kegiatan ESQ (Emosional Spiritual Quotient) dengan indikator pemahaman agama;
  2. Program/Kegiatan hiburan dengan indikator olahraga, nonton film, radio, Koran, rekreasional (Pasal 3 UU SPPA) dan lain-lain;
  3. Program/Kegiatan kesehatan dengan indikator layanan kesehatan, layanan psikiater, konseling, dan lain-lain;
  4. Pelayanan rehabilitasi sosial dengan indikator  sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, serta advokasi;
  5. Pelayanan penegakan bantuan hukum dengan indikator pelatihan pendampingan dan penanganan hukum;
  6. Layanan reintegrasi sosial dengan indikator pelatihan kerja, konseling, psikolog, parenting, dan lain-lain;
  7. Program/kegiatan manajemen konflik sosial dengan indikator pelatihan psikososial, konseling, pelatihan parenting, dan lain-lain;
  8. Pelayanan bagi penyandang disabilitas Anak dengan indikator rehabilitasi, pemeliharaan kesejahteraan sosial, aksesibilitas pendidikan inklusif/pendidikan khusus, pendampingan sosial, dan lain-lain;
  9. Program/kegiatan yang melibatkan Pendidik, Pekerja Sosial, maupun tokoh masyarakat dimana Anak tinggal dengan indikator partisipasi organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi sosial lainnya; serta
  10. Program/kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan indikator pembinaan secara berkala, pelatihan keterampilan, dan lain-lain;

Oleh karena itu, pelaksanaan KIMWASMAT dengan adanya indikator-indikator tambahan di atas yang telah dijalankan oleh Anak diharapkan menjadi sebuah proses kawah chandra di muka bagi Anak untuk dapat menjalani kehidupan di masa yang akan datang lebih baik lagi. Pelaksanaan Pemidanaan Anak dinilai oleh Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman nantinya yang berprospektif keadilan restorasi.

            Pelaksanaan KIMWASMAT di atas, dipengaruhi oleh kendala-kendala baik teknis maupun non-teknis. Kendala yang bersifat teknis itu meliputi belum ada sinkronisasi teknis pelaksanaan KIMWASMAT dengan peraturan lain selain SEMA Nomor 4 Tahun 1984 dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985, misalnya teknis pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, belum tertibnya Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara Pelaksanaan putusan pengadilan, KIMWASMAT belum meminta secara berkala informasi tentang perilaku Anak dari KALAPAS/LPKA sedangkan kendala non-teknis yang dialami adalah keterbatasan jumlah Hakim KIMWASMAT, manajemen pelaporan, masih terbatasnya sarana dan prasarana dengan ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat Anak menjalani masa pidananya, serta overlayping fungsi dengan Lembaga Pemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Oleh karena teknis pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Perkara Anak di Pengadilan Negeri hanya berpedoman dengan SEMA Nomor 7 Tahun 1985 dan terdapat kendala teknis maupun non-teknis, sehingga petunjuk-petunjuk sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT belum berprospektif keadilan restorasi bagi Anak yang disebabkan oleh indikator-indikator yang tidak terukur penilaiannya.

5. SARAN

  1. Membuat Nota Kesepahaman dengan pihak terkait yang meliputi Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian yang mengurusi bidang Hak Asasi Manusia, Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, dan Agama dalam  rangka pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi perkara anak sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 20017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA;
  2. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat sebaiknya lebih dari 1 (satu) orang Hakim, untuk mengantisipasi jumlah rasio Narapidana yang relatif banyak;
  3. Optimalisasi Tertib administrasi dalam pengawasan dan pengamatan khusus Anak yang berada di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri yang meliputi memeriksa dan menandatangani register, laporan monitoring perkembangan anak sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;
  4. Melakukan penjadwalan “checking on the spot” untuk kelembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaanputusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala LembagaPemasyarakatan dan Terpidana (khususnya Anak);
  5. Memperhatikan catatan pada SEMA Nomor 7 Tahun 1985 mengenai peruntukan lembaran lampiran ditujukan sesuai instansinya sebagai bentuk Pelaporan untuk Evaluasi;
  6. Hasil Evaluasi KIMWASMAT dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam pengambilan kebijakan  pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terciptanya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana amanah undang-undang;
  7. Hasil dari Pelaporan KIMWASMAT dapat menjadi rujukan pertimbangan bagi Hakim untuk mengadili pemidanaan atau dengan tindakan saja, sebagai obat yang terbaik bagi Anak dapat terehabilitasi dan terreintegrasi sosialnya;
  8. Untuk menilai indikator-indikator lainnya dapat merujuk pada Konvensi Hak Anak;

Contoh Indikator Hakim Pengawas dan Pengamat khusus Anak

NoKegiatanIndikatorEvaluasiPemecahannya
1Program/kegiatan ESQ (Emosional Spiritual Quotient)Pemahaman agama;Mengikuti kegiatan keagamaan;Bertanggungjawab;Kepercayaan diri;Disiplin diriBaik
Cukup
Buruk  

*4-5 indikator (Baik);
*3 indikator (cukup)
*1-2 indikator (buruk)  
 
2Program/Kegiatan hiburan– olahraga; – nonton TV; – rekreasionalDiperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*3 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator(Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)    
 
3Program/Kegiatan kesehatanlayanan kesehatan;layanan psikiater; konseling,Diperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*3 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
                 
4Pelayanan rehabilitasi sosial Mengikuti Sosialisasi;Mengikuti Penyuluhan; Mengikuti Pelatihan; serta  – advokasiDiperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*3-4 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator (Cukup Diperoleh);
* 0 indikator (tidak diperoleh)
 
5Pelayanan penegakan bantuan hukumpelatihan pendampingan penanganan hukumDiperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*2 indikator (Diperoleh);
*1 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
 
6Layanan reintegrasi sosialpelatihan kerja; konseling;psikolog;parenting.Diperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*3-4 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
 
7Program/ kegiatan managemen konflik sosialpelatihan psikososial;konseling;pelatihan parenting.Diperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  



*3 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
 
8Pelayanan bagi penyandang disabilitas Anakrehabilitasi, pemeliharaan kesejahteraan sosial;aksesibilitas pendidikan inklusif/pendidikan khusus;pendampingan sosialDiperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*3 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
 
9Program/ kegiatan yang melibatkan Pendidik, Pekerja Sosial, maupun tokoh masyarakat dimana Anak tinggalpartisipasi organisasi keagamaan;organisasi kepemudaan; organisasi sosial lainnya.Diperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  

*3 indikator (Diperoleh);
*1-2 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
 
10Program/ kegiatan pendidikan dan pelatihanpembinaan secara berkala; pelatihan keterampilanDiperoleh
Cukup diperoleh
Tidak Diperoleh  


*2 indikator (Diperoleh);
*1 indikator (Cukup Diperoleh);
*0 indikator (tidak diperoleh)
 

Salam Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Ketua MA-RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang  Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kata Kunci: Anak, Hakim Pengawas dan Pengamat, Keadilan Restorasi.

Penulis : Hilman Maulana Yusuf, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat).