Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

Informasi Pedoman Pengelolaan Organiasi

  • Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang RI No.49 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Th.1989 tentang Peradilan Umum.
  • Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Informasi Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  • Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
  • Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
  • Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
  • Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Pedoman Pengelolaan Kepegawaian

  1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  8. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Pensiun Janda/Duda Pegawai
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
  11. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian
  12. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas
  13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian
  14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Peradilan yang berada di Bawahnya
  15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Pengadilan

Informasi Pedoman Pengelolaan Keuangan

  • Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
  • Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No.65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
  • Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.